nusakini.com--Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, menyampaikan pidato di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”, di hadapan 15 Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3). Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu menyampaikan pidato, baik atas nama ASEAN maupun dalam kapasitas sebagai Indonesia.  

Hal-hal utama yang disampaikan Menlu dalam pidatonya mewakili ASEAN antara lain pentingnya reformasi DK PBB yang harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan. Kedua, Menlu juga menekankan agar sumber pendanaan PKO harus memadai. Ketiga, Menlu juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan. 

Sedangkan inti pidato Menlu yang mewakili kepentingan nasional antara lain, menekankan pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan Peacekeepers di lapangan. Menlu RI juga menegaskan, “Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja Business as usual , Peacekeepers harus well-trained , well-equipped dan adequately-resourced.“  

• Menlu RI Akan Kunjungi Senegal Guna Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret dengan Sejumlah Negara Afrika
• Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda
• Begini Pesan Menlu RI Saat Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Amman Jordan
• Menlu RI: Indonesia Mitra Terpercaya bagi Demokrasi & Keadilan Sosial
• Menlu RI: DK PBB Harus Perkokoh Respons dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Oleh karena itu, Menlu menekankan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan. Lebih lanjut Menlu menyampaikan agar terus didorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang. Menlu juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional.  

Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia, terkait pasukan perdamaian PBB adalah pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan. Menurut Menlu, perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan.  

“Jumlah Peacekeepers perempuan dalm misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan,” ia menegaskan. 

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat 13 (tiga belas) pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini. Menlu Retno diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara. Kali ini, untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai regional grouping, menyampaikan pidato di depan DK PBB.  

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban peacekeepers PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu debat juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. (p/ab)